MINUT, MomentNews.id – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda membuka rapat umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center , Selasa (09/07/2024).
Rapat ini bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI dan APKASI Otonomi Expo (AOE) 2024, yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APKASI, menyampaikan bahwa APKASI secara berkelanjutan mendukung kabupaten anggota LTKL untuk menjalankan transisi dan transformasinya menjadi kabupaten lestari melalui praktik baik dan kolaborasi multipihak.
“Prinsip pembangunan berkelanjutan akan diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan daerah untuk periode 2025-2045, dengan tujuan menciptakan tata kelola dan model ekonomi yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia menuju Indonesia Emas 2045” ujar Bupati
Rapat Umum Anggota (RUA) yang dihadiri Bupati Joune Ganda mencakup agenda laporan kinerja LTKL, pengesahan strategi dan program kerja 2024-2025, evaluasi sekretariat LTKL, pengesahan struktur kepengurusan 2024-2025, dan pengesahan tuan rumah Festival Lestari 2026. Bupati berharap acara ini menghasilkan kerjasama strategis yang konkret dengan seluruh pemangku kepentingan yang hadir.
Selain itu, Joune Ganda juga memimpin rapat umum anggota LTKL dan menghadiri Rakernas XVI yang membahas isu-isu dan rencana strategis dalam pembangunan daerah. AOE 2024 menjadi ajang penting untuk memamerkan potensi daerah dan menarik minat investor untuk menanam modalnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ditambahkannya melalui rapat umum anggota ini juga, akan kami bawa dalam rangkaian acara APKASI Otonomi Expo Tahun 2024, Rakernas APKASI Tahun 2024, dan termasuk perayaan ulang tahun perak APKASI yang nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2025,” ucap Bupati.
Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah, sebagai upaya mendorong perekonomian nasional. (Jesis)