Pemprov Sulut Yakin WTP, Wagub Steven Kandouw Serahkan LKPD Tahun 2023 ke BPK RI

oleh -925 Dilihat
oleh

SULUT, MomentNews.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2023 ke BPK Perwakilan Sulut, di Auditorium BPK Perwakilan Sulut, Selasa (05/03/2024).

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023  resmi diserahkan ke Badan Periksa Keuangan  Republik Indonesia (BPK-RI) diterima diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA.

Sesuai Undang Undang (UU),  Laporan Keuangan harus disampaikan Gubernur / Bupati / Wali Kota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuannya untuk diaudit BPK,  kemudian BPK mengeluarkan opini atas laporan keuangan tersebut.

Usai menyerahkan laporan keuangan kepada BPK RI, Wagub Steven Kandouw optimis Pemprov Sulut mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), juga Pemda se-Sulut akan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, semua pengabdian pemerintah daerah di tahun 2023 selengkapnya dipertanggungjawabkan pada kesempatan ini.

“Mudah-mudahan, semua bimbingan dan tuntunan dari teman-teman BPK kita semua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Steven Kandouw.

“Saya yakin semua pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan akuntabel,” sambung Wagub.

Termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota turut menyetor laporan keuangannya untuk diaudit BPK RI. Bersamaan dengan Pemprov Sulut adalah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Bolaang Mongonow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Bitung.

Dengan diterimanya LKPD Unaudited ini, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD Unaudited.

Hal tersebut Sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah”.

Turut mendampingi Wagub Steven Kandouw, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, Asisten III Sekdaprov Sulut, Fransiskus Manumpil, Inspektur Mecky Onibala serta sejumlah Pejabat Eselon Dua.(***)

No More Posts Available.

No more pages to load.