JAKARTA, MomentNews.id – Gubernur Provinsi Sulut Prof DR (Hc) Olly Dondokambey, SE menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah Tahun 2023, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa-Rabu (07-08/11/23).
Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (MenKopUKM RI), Teten Masduki ini mengambil tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju”.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MenKopUKM memuji seluruh pihak terkait, terutama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) yang mencatat pertumbuhan transaksi pengadaan barang/jasa dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform Katalog Elektronik, yang kian mengalami peningkatan.
Presiden menginstruksikan untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat di tahun 2023 ini. Menteri Teten juga mengungkapkan bahwa Kemenkopukm juga akan terus berkomitmen mendukung transformasi PBJ dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.
“Kami ingin PDN dibeli dan kualitasnya terus ditingkatkan, agar lebih sejalan PBJ dapat dipenuhi oleh UMKM, sehingga KLPD perlu melakukan pembelian produk UMKM dengan konsolidasi pengadaan dan melakukan substitusi produk impor menggunakan produk PDN,” sambungnya.
“Apresiasi yang tinggi kepada LKPP dan seluruh pihak se-Indonesia yang secara terus menerus dan sistematis memanfaatkan PBJP untuk pengembangan industri dalam negeri khsusunya UMKM,” kata Teten.
Adapun LKPP mencatat, realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 adalah sebesar 90 persen. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen. Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen (data hingga 27 Oktober 2023).
Rakornas tersebut juga dihadiri oleh para Menteri/Panglima TNI/Kepala Kepolisian RI/Kepala Lembaga/Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa K/L/Pemda, Ketua/ Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/Pemda, perwakilan Asosiasi Penyedia dan Asosiasi Profesi Pengadaan (IAPI dan IFPI). (***)
