MANADO, MomentNews.id – Kepala Pelaksana BPBD Minahasa Utara Theodore Lumingkewas, mewakili BNPB dan menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi Triwulan tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka program fasilitasi penguatan ketangguhan Masyarakat, yang dilaksnakan di Aston Hotel Manado, 30 – 31 Agustus 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Kesiapsiagaan ini bertujuan untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Wilayah 3 dan penguatan tim pendukung pada program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah 3 dalam Program Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).
Dijelaskan Kalaksa Theo, bahwa arahan Presiden pada pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023, terkait pencegahan dan mitigasi dalam mewujudkan masyarakat tangguh terhadap bencana ada 7 poin. Yaitu:
– Prioritaskan kesiagaan dan kewaspadaan masyarakat
– Pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana
– Identifikasi resiko bencana di daerah
– Sediakan anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan bencana
– Gunakan dana bersama untuk perlindungan masyarakat
– Sederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan masyarakat, dan
– Kontrol dengan ketat seluruh upaya penanggulangan bencana.
Sesuai amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), Bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; Menyelaraskan peraturan perundang- undangan yang sudah ada; Menjamin terselenggaranya PB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; Menghargai budaya lokal; Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
“Proyek prakarsa ketahanan bencana Indonesia atau Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) merupakan kebijakan penguatan ketangguhan masyarakat pada desa tangguh bencana. Untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat bantuan Bank Dunia melalui IDRIP sebanyak 6 Desa tangguh bencana. Bantuan tersebut berupa pembuatan jalur evakuasi seperti pemasangan rambu-rambu untuk menuju titik aman jika terjadi bencana tsunami.
Selain itu, sosialisasi serta edukasi juga merupakan suatu upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan menjadikan subyek sehingga memiliki kemampuan menyelematkan diri dan dapat membantu sesama,” jelas Kalaksa Theodore Lumingkewas.
Dia pun menyebut, jika keterlibatan OPD lainnya bertujuan agar adanya kolaborasi. Sebab bencana merupakan milik bersama. Sehingga, tidak bisa hanya BPBD yang berperan namun semua pihak dan lapisan masyarakat. Bahwa dalam hal mengahadapi bencana, tidak harus nanti terjadi baru ada tindakan. Sehingga, pentingnya pencegahan dan mitigasi atau pra bencana untuk dilakukan guna mengurangi serta menanggulangi resiko terhadap bencana.
“Secara umum untuk desa 6 tangguh bencana sudah ada peta dan jalur evakuasi yang telah dibuat dengan bantuan Bank Dunia, juga akan terus memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana,” ujar Lumingkewas.
Sebagaimana komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) Sub urusan bencana telah disiapkan anggaran sebesar Rp. 500 Juta, dan juga pada perubahan APBD Minut tahun anggaran 2023 sudah ada anggaran untuk kajian resiko bencana (KRB). “Pak Bupati dan Wakil Bupati membuktikan komitmennya dalam menghadapi bencana. Untuk itu, diharapkan dukungan semua pihak karena bencana adalah milik bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama jika terjadi,” katanyanya sembari menyebut 6 desa tangguh bencana Minut, diantaranya Desa Gangga Satu, Desa Tambun, Desa Maen, Desa Kinabuhutan, Desa Kampung Ambong dan Desa Likupang Dua.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD dari Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Pemprov Sulut. Diantaranya Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinsos Pemprov. Untuk kota Bitung ada OPD Beppeda, DLH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinsos serta BPBD Kota Bitung. Demikian dengan Kabupaten Minahasa Utara ada Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial serta BPBD (**)
