Bupati Joune Ganda dan Kajari Yohanis Priyadi Tanda-tangan MOU

oleh -3097 Dilihat
oleh

MomentNews.id, MINUT – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, SE, MAP melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Yohanis Priyadi, SH, MH tentang penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Kamis (21/07/22).


Dalam sambutannya Bupati Joune Ganda menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang langsung merespon keinginan kerjasama Pemkab dan Kejaksaan terkait pendampingan masalah hukum yang ada dan berkaitan dengan masalah perdata yang ada.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang langsung merespon keinginan kerjasama Pemkab dan Kejaksaan terkait pendampingan masalah hukum yang ada dan berkaitan dengan masalah perdata yang ada, permasalahan aset tanah dan bangunan, perlu dilakukan tindaklanjut MoU dalam rangka menghadapi masalah perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan aset milik Pemda,” ujar Bupati.

“Untuk itu, kami perlu melakukan kerja dengan kejaksaan untuk mengamankan aset milik negara dalam hal Pemkab Minut. Terkait kerjasama pembinaan, baik program yang sudah dijalankan untuk pendampingan hukum jaksa masuk sekolah dan program lain yang sudah berjalan kami sampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara,” jelas Bupati.


Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Yohanis Priyadi dalam sambutannya, menyampaikan jika lembaga Kejaksaan merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Dalam hal ini, dapat memberikan pelayanan hukum dan penindakan untuk dan atas nama pemerintah pusat.

“Lembaga Kejaksaan merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Dalam hal ini, dapat memberikan pelayanan hukum dan penindakan untuk dan atas nama pemerintah pusat,”Kata Kajari.

“Kami juga menyambut baik MoU dengan Pemkab Minut. Tentu, selaku jaksa pengacara negara, kami akan memberikan pendampingan hukum terkait dengan persoalan perdata maupun tata usaha negara. Mengenai aset tanah waktu lalu, dengan KPK sudah pernah didatangi dan ada berapa bidang aset tanah milik Pemda yang masih bermasalah akan kami dampingi. Terkait persoalan perdata lainnya, akan dilakukan pertemuan lagi dengan Dinsos-PMD karena berkaitan dengan para Kumtua,” lanjut Kajari.


Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bidang hukum perdata dan tata usaha negara, meliputi:

– pemberian bantuan hukum;

– pemberian pertimbangan hukum; dan

– tindakan hukum lain berdasarkan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan, dilakukan pemutaran video pemaparan jaksa pengacara negara dalam pendampingan penanganan masalah hukum baik Perdata maupun Pidana Umum.

Turut hadir dan menyaksikan acara tersebut  Pjb Sekretaris Daerah Drs. Rivino Dondokambey, Asisten Sekda, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian  serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. (Jesis,Ino)

No More Posts Available.

No more pages to load.